1. Kepala KUA
2. Penghulu
3. Penyuluh Agama Islam
4. Tenaga Operator dan Pengadministra

STRUKTUR ORGANISASI KUA WUNGU

1. Kepala KUA

2. Penghulu

3. Penyuluh Agama Islam

4. Tenaga Operator dan Pengadministrasi

 

TUGAS KEPALA KUA : 

Berdasarkan regulasi terbaru mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA), tugas seorang Kepala KUA berfokus pada fungsi manajerial, koordinasi, dan kepemimpinan untuk memastikan seluruh layanan keagamaan di tingkat kecamatan berjalan dengan baik. 

Secara rinci Tugas Kepala KUA meliputi beberapa poin utama berikut:

Kepemimpinan dan Manajemen Internal Kantor Sebagai manajer tertinggi di tingkat kecamatan, Kepala KUA bertanggung jawab atas operasional kantor sehari-hari, yang meliputi 

1. Memimpin dan Mengawasi 

Staf: 

Mengatur pembagian tugas, menggerakkan, serta mengevaluasi kinerja seluruh pegawai KUA (Penyuluh, Penghulu, dan Staf Administrasi).

Mengelola Ketatausahaan:

Menyelenggarakan administrasi perkantoran, persuratan, kearsipan, keuangan, dan  rumah tangga KUA.

Perencanaan dan Pelaporan: 

Menyusun rencana kerja tahunan KUA serta menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja berkala kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Koordinasi Lintas Sektoral dan Hubungan Masyarakat

KUA tidak berdiri sendiri, oleh karena itu Kepala KUA wajib membangun jaringan dengan instansi lain:

Sinergi dengan Forkopimcam: 

Berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek, Danramil, dan Kepala Puskesmas terkait program pemerintah (misalnya: pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan, atau deteksi dini konflik keagamaan).

Hubungan dengan Tokoh Agama:

Bermitra dengan MUI tingkat kecamatan, Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dll), serta pengurus masjid untuk menjaga kerukunan umat beragama.

3. Pengendalian dan Pengawasan Layanan Keagamaan

Kepala KUA bertindak sebagai penanggung jawab akhir atas seluruh produk pelayanan yang keluar dari kantornya, meliputi:

Layanan Pernikahan: 

Memastikan pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan Buku Nikah berjalan sesuai regulasi dan bebas dari pungutan liar (pungli).

Layanan Kemasjidan dan Syariah: Mengawasi pendataan masjid/musala, fasilitasi pembentukan pengurus, serta layanan hisab rukyat (seperti penentuan arah kiblat).

Layanan Zakat dan Wakaf: Mengawasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat kecamatan agar transparan, serta bertanggung jawab penuh sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Validitas Data: Memastikan akurasi data keagamaan di wilayahnya (jumlah rumah ibadah, jumlah nikah/rujuk, jumlah mualaf, jumlah penyuluh, dll).

Digitalisasi Layanan: 

Mengendalikan pemanfaatan sistem informasi manajemen (seperti aplikasi SIMKAH atau sistem layanan Kemenag lainnya) agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan.

 

TUGAS PENGHULU : 

Berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Agama dan Permenpan RB, Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, pencatatan, penasihatan nikah atau rujuk, serta bimbingan masyarakat Islam.

Jika tugas Kepala KUA fokus pada manajemen kantor, maka tugas Penghulu fokus pada layanan teknis keagamaan langsung kepada masyarakat.

Secara rinci, tugas seorang Penghulu dibagi menjadi beberapa ruang lingkup utama:

Pelayanan dan Pengawasan Nikah/Rujuk (Tugas Utama)

Ini adalah tugas ikonik Penghulu yang paling sering dijumpai masyarakat, meliputi:

• Pemeriksaan Berkas: 

Memeriksa keabsahan dokumen persyaratan nikah calon pengantin (pemeriksaan wali, status, mahar, dll).

• Pengumuman Kehendak Nikah: 

Mengumumkan rencana pernikahan (NC) untuk memastikan tidak ada sanggahan hukum atau syar'i dari pihak lain.

• Verifikasi & Penolakan: 

Berwenang memverifikasi kebenaran data dan berhak menolak pelaksanaan nikah jika ditemukan pelanggaran syarat syariat atau hukum negara.

• Pengawasan & Pencatatan Akad:

Hadir untuk mengawasi jalannya akad nikah, memastikan rukun nikah terpenuhi, memandu doa, dan mencatatkan pernikahan tersebut agar sah secara hukum negara.

 

2. Penasihatan, Konseling, dan Bimbingan Keluarga

Penghulu tidak hanya datang saat hari H pernikahan, tetapi juga bertanggung jawab membina ketahanan keluarga:

• Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Menjadi fasilitator atau pemateri dalam kursus calon pengantin (catin) mengenai psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, hingga pemenuhan hak-isri.

• Konseling Keluarga: Memberikan konsultasi atau mediasi bagi keluarga yang sedang menghadapi konflik atau ambang perceraian untuk dicarikan solusi terbaik (rujuk).

 

3. Pelayanan Bimbingan Syariah dan Kemasjidan

Di luar urusan pernikahan, Penghulu juga memiliki tugas bimbingan sektoral untuk umat Islam di wilayahnya:

• Urusan Kemasjidan: Melakukan pembinaan manajemen masjid (Idarah, Imarah, Ri'ayah), serta membantu pendataan dan verifikasi status masjid/musala.

• Urusan Hisab Rukyat: Melakukan kalibrasi/pengukuran arah kiblat yang akurat untuk masjid, musala, atau pemakaman, serta ikut serta dalam pemantauan hilal (rukyatul hilal) untuk penentuan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal, Zulhijah).

• Pembinaan Produk Halal & Mualaf: Memberikan edukasi terkait jaminan produk halal, serta melakukan bimbingan keagamaan bagi warga yang baru masuk Islam (mualaf).

4. Pelayanan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf

• Membantu sosialisasi, pembentukan, dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa/kecamatan.

• Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tata kelola zakat dan pengamanan aset wakaf.

 

TUGAS PENYULUH AGAMA ISLAM :

Berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) serta Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam (PAI) adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan, penyuluhan, dan pembangunan melalui bahasa agama.

Jika Penghulu berfokus pada aspek hukum dan administrasi (seperti nikah dan wakaf), maka Penyuluh Agama Islam berfokus pada edukasi, pembinaan mental spiritual, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci, tugas Penyuluh Agama Islam terbagi ke dalam beberapa fungsi utama:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif (Menyampaikan dan Mendidik)

• Dakwah dan Pengajian: Menyampaikan ajaran Islam secara benar, moderat, dan mudah dipahami melalui ceramah, taklim, atau media sosial.

• Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an: Menyelenggarakan dan membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau kelompok belajar Al-Qur'an bagi orang dewasa/lansia.

• Edukasi Hukum Islam: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat, infak, sedekah, pembagian waris (faraid), hingga pengurusan jenazah.

2. Fungsi Konsultatif (Tempat Bertanya dan Konseling)

• Bimbingan Rohani: Memberikan konseling spiritual bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya kepada pasien di rumah sakit, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), atau korban penyalahgunaan narkoba.

• Solusi Masalah Keagamaan: Menjadi tempat berkonsultasi bagi masyarakat terkait masalah keluarga, ibadah harian, maupun problem sosial-keagamaan lainnya.

3. Fungsi Administratif dan Pemetaan (Perencanaan Kerja)

• Pemetaan Potensi Wilayah: Melakukan analisis dan pendataan mengenai kondisi keagamaan di wilayah kerjanya (misalnya mendata jumlah majelis taklim, kelompok rentan, atau potensi rawan sosial).

• Penyusunan Program: Menyusun rencana kerja penyuluhan yang sistematis agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Tugas Pengawalan Isu Nasional (Spesialisasi Khusus)

Saat ini, Kementerian Agama menetapkan beberapa bidang prioritas yang wajib dikawal oleh Penyuluh Agama Islam di lapangan, antara lain:

• Penguatan Moderasi Beragama: Mencegah paham radikalisme dan intoleransi, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

• Kampanye Produk Halal: Menjadi pendamping PPH (Proses Produk Halal) untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal.

• Pencegahan Stunting: Memberikan penyuluhan dari sudut pandang agama mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi keluarga.

• Penanggulangan Kemiskinan: Membina ekonomi umat melalui optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan pemberdayaan majelis taklim.

 

TUGAS PENGADMINISTRASI KUA :

Berdasarkan regulasi dan struktur tata kerja Kementerian Agama, Pengadministrasi KUA (atau sering disebut Pelaksana Administrasi/Staf Administrasi KUA) adalah posisi yang bertugas menangani seluruh urusan teknis administratif, ketatausahaan, dan pelayanan garis depan (front office) di KUA Kecamatan.

Jika Kepala KUA bertindak sebagai manajer, Penghulu sebagai eksekutor nikah, dan Penyuluh sebagai edukator lapangan, maka Pengadministrasi KUA adalah tulang punggung operasional kantor yang memastikan arus dokumen dan pelayanan publik berjalan rapi.

Secara rinci, tugas seorang Pengadministrasi KUA meliputi:

1. Pelayanan Garis Depan (Front Office) dan Informasi

• Menerima Masyarakat: Menjadi wajah pertama KUA yang menyapa, melayani, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait alur pelayanan (pendaftaran nikah, rekomendasi nikah, legalisir, dll).

• Pemeriksaan Awal Dokumen: Menerima dan melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas/dokumen yang dibawa oleh masyarakat sebelum diteruskan kepada Penghulu atau Kepala KUA.

 

2. Administrasi Pendaftaran Pernikahan dan Rujuk

• Input Data Elektronik: Memasukkan data calon pengantin ke dalam aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) atau sistem layanan digital Kemenag lainnya.

• Pengarsipan Dokumen Nikah: Mengelola, menyusun, dan menyimpan berkas fisik pendaftaran nikah, Model NB, serta dokumen pendukung lainnya agar tidak rusak dan mudah dicari.

• Penyiapan Buku Nikah: Membantu proses pengetikan/pencetakan teks pada Buku Nikah dan menyiapkannya untuk ditandatangani oleh Kepala KUA/Penghulu.

3. Ketatausahaan dan Persuratan General

• Agenda Surat Masuk & Keluar: Mencatat, mengklasifikasikan, dan mendistribusikan surat masuk kepada Kepala KUA atau staf yang dituju, serta memproses penomoran surat keluar.

• Pembuatan Surat Dinas: Mengonsep surat-surat dinas standar seperti Surat Rekomendasi Nikah, Surat Keterangan Pergi Nikah, Surat Tugas, atau surat undangan koordinasi.

• Arsip Kantor: Mengelola kearsipan dinas KUA secara tertib sesuai dengan pola klasifikasi kearsipan Kementerian Agama.

4. Administrasi Layanan Keagamaan Non-Nikah

• Layanan Wakaf: Membantu penyiapan blangko Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan mencatat pendaftaran tanah wakaf ke dalam Buku Register Wakaf sebelum diproses oleh PPAIW.

• Layanan Masjid dan Kemasjidan: Membantu menginput dan memperbarui data masjid atau musala ke dalam aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid).

• Data Keagamaan Lain: Mengompilasi data berkala seperti data mualaf, data lembaga keagamaan, dan data rumah ibadah di tingkat kecamatan.

5. Pengelolaan Rumah Tangga Kantor dan Pelaporan

• Inventaris Barang: Mendata dan merawat barang milik negara (BMN) yang ada di kantor KUA (komputer, meja, printer, kendaraan operasional).

• Kebutuhan Kantor: Mengidentifikasi dan mengelola ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) serta blangko-blangko pelayanan.

• Penyusunan Laporan: Membantu Kepala KUA mengumpulkan data dari semua lini (Penghulu dan Penyuluh) untuk disusun menjadi Laporan Kinerja Bulanan atau Tahunan KUA.